CONTOH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) WISATA

  1. Latar Belakang.
  2. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan pengelolaan wisata yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan pengelolaan wisata. Hal ini penting karena Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan Tugas dan fungsi pokok Pokdarwis. SOP juga merupakan alat penilaian kinerja Pokdarwis berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. SOP berisi Prosedur Kerja yaitu urutan-urutan yang telah dibuat dalam melakukan suatu pekerjaan dimana terdapat tahapan demi tahapan yang harus dilalui sehingga terlihat jelas adanya aturan yang harus ditaati oleh orang yang akan menjalankan prosedur kerja pada bidang tugas yang telah mereka kerjakan dan membuat suatu pekerjaan itu mudah dimengerti dan dipahami. Dengan adanya standar operasional prosedur kerja di Pokdarwis maka dapat dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas kerja yang lebih baik seiring dengan berjalannya waktu.

    Standar operasional prosedur ialah suatu rincian tertulis dalam bentuk dokumen yang berisi instruksi dan semua aktivitas yang dijalankan dengan periodik, berulang serta rutin. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja. Setiap unit kerja pada sebuah organisasi pasti memiliki sebuah SOP untuk menjaga kualitas kinerja dari masing-masing anggota.
    Oleh karena itu penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pokdarwis Jalatunda Berdaya dalam pengelolaan wisata sangat diperlukan, SOP yang perlu diatur antara lain tentang Standar Operasional Prosedur Bagi Pengelola, Pengunjung, Pedagang, Operasional Pengelolaan Wisata Serta SOP tentang pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Adapun SOP lainnya dapat disusun menyusul sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan rapat anggota Pokdarwis Jalatunda Berdaya.
    Dengan adanya Standar Operasional Prosedur, penyelenggaraan dan pengelolaan wisata oleh Pokdarwis Jalatunda Berdaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berbagai bentuk masalah dan penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi masalah dan penyimpangan baik di dalam pokdarwis itu sendiri maupun dalam penyelenggaraan dan pengelolaan wisata, hal tersebut dapat ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat. Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik Pokdarwis Jalatunda Berdaya akan lebih profesional, ramah, efektif dan efisien.

  3. Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP).
  4. a. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau     unit kerja.
    b. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi.
    c. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait.
    d. Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
    e. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi.

  5. Fungsi Standar Operasional Prosedur (SOP).
  6. a. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
    b. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
    c. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
    d. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
    e. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Oleh karena itu diperlukan standar-standar operasi prosedur sebagai acuan kerja secara sungguh-sungguh untuk menjadi sumberdaya manusia yang profesional, handal sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Pokdarwis Jalatunda Berdaya.

  7. Manfaat Standar Operasional Prosedur(SOP).
  8. a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang sesuai tugasnya.
    b. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
    c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan.
    d. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
    e. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
    f. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
    g. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi.
    h. Memberikan informasi mengenai kualifikasikompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
    i. Memberikan informasi dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai.
    j. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikuloleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

  9. Ketentuan- Ketentuan yang diatur dalam SOP Pokdarwis Jalatunda Berdaya.
    • Pengelola
    • 1. Pengelola adalah seluruh anggota Pokdarwis Jalatunda Berdaya ataupun orang yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan wisata di Desa Jalatunda.
      2. Pengelola wajib mematuhi waktu jam kerja wisata yaitu pukul 07.30- 17.00, Kecuali petugas yang mengelola wisata malam(camping ground dll).
      3. Setiap pengelola berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama.
      4. Pengelola berhak mendapatkan honor sesuai unit/beban kerja.
      5. Pengelola harus bekerja dan bertanggung jawab sesuai tupoksinya.
      6. Pengelola wajib menyusun laporan bulanan sesuai unit kerjanya.
      7. Pengelola wajib menciptakan sapta pesona (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Keramahan, Kenangan) dilingkungan wisata dan desa Jalatunda pada umumnya dengan mengedepankan budaya 3S (senyum, salam, Sapa).
      8. Pengelola yang bertugas sebagai Tour guide atau pengelola wahana wajib beramah tamah terhadap pengunjung dan mengutamakan keamanan dan keselamatan pengunjung.
      9. Apabila terjadi kecelakaan kerja pengelola unit usaha akan mendapat asuransi atau diberikan bantuan pengobatan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat anggota Pokdarwis Jalatunda Berdaya.
      10. Pengelola wajib melakukan pengecekan terhadap sarana prasarana maupun wahana yang ada di lokasi wisata secara berkala.
      11. Pengelola yang tidak bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku akan dikenai teguran atau sanksi.
      12. Pengelola yang terbukti melakukan tindakan penggelapan/korupsi akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.
      13. Petugas yang melakukan tindakan asusila atau mencoreng nama baik wisata akan diberikan teguran bahkan sanksi pengeluaran.
      14. Pengelola harus mematuhi segala tata tertib yang ada.

    • Pengunjung
    • 1. Jadwal berkunjung adalah pukul 07.30- 17.00 WIB kecuali untuk wisata malam
      2. Pengunjung wajib memiliki tiket masuk wisata, bagi pengunjung yang tak bertiket maka akan di proses sesuai ketentuan yang ada.
      3. Pengunjung Wajib menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama di lokasi wisata
      4. Pengunjung dilarang melakukan hal- hal yang betentangan dengan norma agama dan negara.
      5. Pengunjung harus mengormati tradisi, adat-istiadat dan budaya yang ada di desa Jalatunda.
      6. Pengunjung di larang merubah, merusak segala sarana prasarana, wahana serta kekayaan alam yang ada di lokasi wisata.
      7. Apabila terjadi kecelakaan pengunjung, maka pengunjung akan mendapat asuransi atau diberikan bantuan pengobatan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat anggota Pokdarwis Jalatunda Berdaya.
      8. Pengunjung yang melanggar tata tertib serta norma yang ada akan di tegur bahkan di proses secara hukum.
      9. Pengunjung wajib mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan wisata dan desa Jalatunda

    • Pedagang
    • 1. Pedagang diutamakan dari kelompok Pokdarwis Jalatunda Berdaya.
      2. Pedagang umum yang boleh berdagang diutamakan berbentuk kelompok dan mempunyai produk khas sendiri.
      3. Produk kelompok berbentuk makanan, minuman, dan barang (kerajinan) khas desa Jalatunda.
      4. Pedagang dilarang menggunakan bahan pengawet dan bahan terlarang lainnya.
      5. Pedagang dilarang menjual barang-barang terlarang seprti miras, dan obat-obatan terlarang lainnya.
      6. Pedagang dilarang melakukan persaingan secara tidak sehat sesama pedagang.
      15. Pedagang diharuskan mewujudkan sapta pesona (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Keramahan, Kenangan) dilingkungan wisata dan desa Jalatunda pada umumnya dengan mengedepankan budaya 3S (senyum, salam, Sapa).
      7. Pedagang perorangan akan diperbolehkan dan dilayani ketika kebutuhan stand Pokdarwis dan Kelompok sudah tercukupi (stand masih tersisa).
      8. Biaya pendaftaran untuk berjualan sebesar Rp…….
      9. Jika pendaftar melebihi kuota tempat berdagang maka dilakukan sistem lelang.
      10. Tempat berjualan disediakan oleh Pokdarwis Jalatunda Berdaya.
      11. Jika lokasi berdagang belum tersedia maka pedagang kelompok/perorang dapat membangun sendiri lokasi berdagang. Biaya yang harus dibayar oleh pedagang adalah biaya pendaftaran awal atau (lelang) dikurangi dengan biaya pembangun.
      12. Pedagang diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp 2000 perhari.
      13. Pedagang diwajibkan membayar biaya listrik sebesar Rp….. perbulan atau biaya tambahan lainnya sesuai kesepakatan.
      14. Bentuk, model, dan bahan tempat berjualan ditentukan dan diatur oleh kesepakatan bersama (rapat) angggota Pokdarwis Jalatunda Berdaya.
      15. Pedagang dilarang mendirikan bangunan tambahan tanpa seizin Pokdarwis.
      16. Pedagang wajib menjaga kebersihan dan keindahan lokasi wisata.
      17. Pedagang membawa atau menyerahkan sampah seusai berdagang setiap harinya.
      18. Pedagang dilarang menjual barang dengan harga terlalu mahal (diluar harga eceran tertinggi) atau “menengkal pembeli”.
      19. Pedagang diwajibkan menjaga dan memelihara lokasi berdagang.
      20. Pedagang dilarang merubah, merusak, atau mengganti bahan material bangunan tanpa seizin Pokdarwis.

    • Pendapatan
    • 1. Pembagian pendapatan dari hasil tiket adalah 30% : 70% yaitu 30% untuk pihak perhutani dan 70% untuk Pokdarwis.
      2. Pendapatan dari wahana, penggunaan sarana prasarana, parkir, dan pendapatan lain yang sah dalam pengelolaan wisata sepenuhnya milik Pokdarwis.

    • Biaya Operasional
    • 1. Biaya operasional adalah seluruh pembiayaan yang dikeluarkan dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan wisata.
      2. Biaya operasional meliputi : honor pegawai, biaya listrik, air, ATK (alat tulis kantor), pengadaan alat/sarana prasarana penunjang, biaya kebersihan, event kegiatan, biaya rapat, biaya dokumentasi dan publikasi, serta biaya lainnya yang bersangkutan dengan kegiatan wisata.
      3. Honor pegawai maksimal sebesar 30% dari pendapatan atau sesuai dengan beban kerja/resiko dari unit usaha yang dikelola setiap bulannya
      4. Pembelanjaan barang atau material tidak melebihi Rp 500.000 dalam satu bulan.
      5. Biaya pengadaan barang/material yang nilainya melebihi Rp 500.000 harus mendapat persetujuan anggota pengurus Pokdarwis Jalatunda Berdaya.
      6. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelanjaan alat dan material yang tidak habis pakai harus masuk inventaris.
      7. Biaya operasional dikeluarkan setiap bulan setelah pengurus atau anggota Pokdarwis Jalatunda Berdaya mendapatkan laporan dari petugas penglola unit wisata.
      8. Biaya opersional dalam satu tahun pertama maksimal 40% dari total pendapatan yang diterima Pokdarwis Jalatunda Berdaya dalam bulan tersebut.

    • Sisa Hasil Usaha
    • 1. SHU adalah keseluruhan pendapatan kotor (tiket, wahana, parkir, pendapatan lainnya yang sah) dikurangi keseluruhan biaya operasional dalam satu tahun.
      2. Minimal 55% dari SHU digunakan untuk pengembangan wisata.
      3. Maksimal 20% dari SHU dialokasikan sebagi pendapatan asli desa (PAD).
      4. Maksimal 5% dari SHU digunakan untuk pengembangan BUMDes.
      5. Maksimal 5% daru SHU digunakan sebagai kas Karang taruna Antareja Bhakti.
      6. Maksimal 5% dari SHU digunakan untuk kas LMDH (lembaga masyarakat desa hutan) Reksa wana.
      7. Maksimal 5% dari SHU digunakan untuk pembagian atas pembebasan lahan warga yang digunakan sebagai akses jalan wisata.
      8. Maksimal 5% dari SHU digunakan untuk kegiatan sosial dan pemeliharaan linkungan.

    • Hadiah (Reward)
    • 1. Reward diberikan kepada petugas yang memiliki loyalitas lebih terhadap pengelolaan wisata.
      2. Reward dapat berupa uang atau barang dengan niali sesuai dengan keputusan Pokdarwis Jalatuda Berjaya.

  10. Penutup
  11. 1. Segala tata tertib dan peraturan yang belum tercantum didalam AD/ART maupun SOP akan diatur dalam rapat anggota.
    2. Seluruh anggota Pokdarwis Jalatunda Berdaya atau pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan wisata harus mentaati segala perturan yang ada.

Tinggalkan Balasan